West Papua-TaburaPembebasan.com – Konflik bersenjata dan operasi keamanan yang terus terjadi di berbagai wilayah Tanah Papua telah memicu krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Berdasarkan data yang dihimpun oleh pembela Hak Asasi Manusia, jaringan gereja, dan organisasi masyarakat sipil, sedikitnya 125.931 orang Papua telah tercatat sebagai pengungsi internal atau IDPs.
Angka tersebut diyakini masih jauh dari kondisi sebenarnya. Banyak wilayah di pedalaman Papua yang sulit dijangkau akibat medan berat dan pembatasan akses, sehingga pendataan belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Para pemantau memperkirakan jumlah pengungsi sesungguhnya lebih besar.
Bertahan Hidup di Hutan Tanpa Kepastian
Laporan di lapangan menggambarkan kondisi pengungsi yang sangat memprihatinkan. Ribuan keluarga terpaksa meninggalkan rumah, kebun, dan kampung halaman mereka, lalu bertahan hidup di hutan dan lokasi-lokasi terpencil. Di sana mereka tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar.
Makanan dan air bersih menjadi barang langka. Banyak pengungsi bergantung pada apa yang bisa mereka cari di hutan. Layanan kesehatan hampir tidak ada. Puskesmas dan rumah sakit jauh, sementara jalan menuju ke sana sering terputus karena situasi keamanan. Akibatnya, perempuan terpaksa melahirkan di tengah pengungsian tanpa bantuan tenaga medis. Anak-anak kehilangan hak untuk sekolah karena tidak ada gedung, guru, maupun perlengkapan belajar.
Yang paling memilukan adalah adanya laporan warga yang meninggal dunia selama berada dalam pengungsian di hutan. Penyebabnya beragam, mulai dari penyakit yang tidak tertangani, kekurangan gizi, hingga kondisi lingkungan yang tidak layak.
Foto-foto yang beredar menunjukkan tenda darurat dari terpal biru yang didirikan di tengah hutan, ibu-ibu menggendong bayi dalam kondisi serba terbatas, dan anak-anak yang tetap berusaha belajar di atas tanah dengan buku seadanya.
Tuntutan: Buka Akses Bantuan Kemanusiaan Independen
Melihat situasi ini, berbagai pihak menyerukan agar negara segera membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan independen ke Tanah Papua. Seruan khusus diarahkan kepada Palang Merah Internasional atau ICRC dan lembaga-lembaga independen lainnya agar dapat masuk tanpa hambatan untuk melakukan asesmen, penyaluran bantuan, dan pendampingan.
Kebutuhan mendesak para pengungsi saat ini meliputi perlindungan fisik, makanan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan darurat, serta tempat tinggal yang aman dan layak. Tanpa intervensi cepat, kondisi mereka dikhawatirkan akan semakin memburuk, terutama dengan datangnya musim hujan yang membuat kehidupan di hutan semakin berat.
Seruan Kemanusiaan untuk Semua Pihak
Dalam pernyataan bersama, para pembela HAM dan jaringan masyarakat sipil menyerukan kepada pemerintah, gereja, lembaga kemanusiaan nasional dan internasional, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas internasional untuk segera memberikan perhatian serius.
Mereka meminta agar pendekatan kemanusiaan dikedepankan di atas pendekatan keamanan. Bantuan tidak boleh terhambat oleh situasi konflik. Gereja dan organisasi lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menampung pengungsi juga disebut membutuhkan dukungan logistik dan dana yang lebih besar.
“125.931+ bukan sekadar angka. Itu adalah nyawa, keluarga, dan masa depan,” demikian bunyi penegasan dalam materi seruan yang disebar. “Mari bersama selamatkan mereka.” Krisis ini menjadi pengingat bahwa di balik angka statistik, ada ribuan anak yang kehilangan masa kecilnya, ibu yang berjuang melahirkan tanpa bantuan, dan lansia yang bertahan di hutan tanpa obat. Kebutuhan akan solidaritas dan aksi nyata kini berada di titik paling mendesak.
Sumber data: Laporan Human Rights Monitor, Juni 2026
About the Author
